Dinas PPKUKM dan Pengurus KKMP Bahas Penguatan Peran Koperasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI bersama seluruh pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP),  membahas tentang penguatan peran koperasi dalam upaya mendukung Jakarta sebagai kota global.

"KKMP berpotensi berkembang menjadi food hub sekaligus agregator ,"

Kegiatan yang dilaksanakan 2-3 September ini, dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan bimbingan teknis (bimtek) dengan menghadirkan narasumber perwakilan Kementerian Koperasi RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Legislator Optimistis Koperasi Merah Putih Sukses di Jakarta

Sekretaris Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Nur Hidayat menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema " Penguatan Peran Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam Transformasi Digital, Pembiayaan serta Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Mendukung Jakarta sebagai Kota Global", sangat relevan dengan peran koperasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi, mulai dari tingkat kelurahan hingga ke panggung dunia.

Menurut Hidayat, KKMP hadir sebagai instrumen strategis memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. 

Melalui koperasi, ungkap Hidayat, warga tidak hanya bergotong royong membangun kekuatan ekonomi kolektif, tetapi juga memperoleh akses pembiayaan yang lebih inklusif, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi usaha, serta mengambil peran aktif dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"KKMP berpotensi berkembang menjadi food hub sekaligus agregator yang mampu mengonsolidasikan berbagai produk lokal dan mendistribusikan secara lebih luas. Serta mengintegrasikan potensi ekonomi masyarakat membuka lapangan kerja baru dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Jakarta," ungkapnya, Senin (2/9).

Dia meminta wali kota, bupati dan Sudin PPKUKM , melakukan percepatan terkait kelengkapan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan rekening bank agar koperasi dapat diakui secara legal, beroperasi secara profesional dan memperoleh akses pada berbagai program dukungan pemerintah maupun lembaga keuangan.

"Pengurus KKMP segera melengkapi data dengan benar dan melakukan pemutakhiran secara berkala melalui aplikasi Simkopdes sebagai instrumen penting untuk memantau perkembangan koperasi secara akurat, transparan, dan akuntabel.,"tukasnya.

Hidayat juga meminta agar pengurus KKMP mempersiapkan pembiayaan atau permodalan sesuai kebutuhan riil.

"Modal yang terencana dengan baik akan menjadi pondasi utama menjalankan usaha sehingga berkembang secara sehat, inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.  

Sementara, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kemenkop RI, Wisnu Gunadi, berharap KKMP bisa menjadi lokomotif pembangunan di Indonesia. Serta, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu kota barometer untuk koperasi desa atau kelurahan lainnya.

"Saya berharap KKMP di Jakarta melengkapi perizinan seperti NIB dan membuat akun pengadaan barang dan jasa pemerintah,"tandasnya.